Apakah kamu suka main ke pantai atau ke laut? Atau kamu justru tinggal di dekat laut? Pasti menyenangkan ya, bermain dan tinggal di daerah laut atau pantai. Psst... tahukah kamu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan punya banyak potensi di bidang maritim atau kelautan, lho! Selain itu, tanah Indonesia yang subur juga memungkinkan untuk melakukan pengembangan di bidang agrikultur. Ternyata Indonesia sangat kaya, ya! Sekarang kita belajar bagaimana mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, yuk!
Ekonomi Maritim
Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda, lho! Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.
Jadi Ekonomi kelautan adalah :
Ekonomi kelautan ( marine economy ) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim ( maritime economy ) merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri dan jasa terkait.
Ada beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim di Indonesia, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Kita bahas satu persatu, ya!
Sektor Pelayaran
Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian megara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik.
Jadi Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal, yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah.
Sektor Perikanan
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan, dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia.
Jadi Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang.
Sektor Pariwisata Bahari
Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat, Papua. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Semoga ke depannya akan bisa dikembangkan dengan maksimal, ya!
Jadi Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda ( multiplier effect ) yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri (devisa). Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh-bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik.
3 Upaya Pengembangan Ekonomi Maritim Indonesia
Upaya pengembangan ekonomi maritim, merupakan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pertamanya setelah resmi dilantik sebagai Presiden periode 2019 – 2024, bertempat di Gedung MPR DPR RI menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi besar dengan potensi jumlah penduduk, kekayaan alam dan keunggulan lokasi strategis.
Untuk itu, pemerintah terus membangun infastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, juga infrastruktur yang mempermudah akses ke kawasan wisata. Sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki.
Dalam lingkup ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau World Martime Fulcrum” pada Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia.
Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.
Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Keempat, diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.
Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan
Perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan merupakan upaya memacu percepatan berbagai sarana strategis transportasi kelautan.
Tahukan kamu, akhir tahun 2020 lalu telah diresmikan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang menjadi pelabuhan ekspor besar Indonesia? Pelabuhan Patimban dapat menjadi tempat utama untuk ekspor dari produksi kendaraan bermotor di Indonesia maupun ekspor produk otomotif ke pasar global
Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim
Pembangunan pelabuhan merupakan satu contoh pengembangan infrastruktur maritim. Pelabuhan memegang peran penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk ekspor dan impor barang. Dengan penyediaan terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, maka di pelabuahn dengan pelayanan terminal barang akan meliputi pelayanan dermaga, pelayanan penumpukan, dan pelayanan bongkar muat.
Peran pelabuhan sebagai pintu gerbang utama dalam proses naik-turun penumpang, bongkar muat ekspor-impor, dan perdagangan antarpulau membuat pelabuhan memberikan beragam manfaat bagi perekonomian Indonesia juga bagi daerah sekitar pelabuhan.
Selain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di sekitar pelabuhan, peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan ekspor-impor, dan perdagangan antarpulau melalui pelabuhan akan berdampak terhadap peningkatan pajak dan pendapatan negara.
Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai daari sistem transportasi dan logistik.
Fungsi dari pelabuhan laut ialah untuk berlabuhnya kapal, bertambatnya kapal-kapal baik itu dari dalam mau pun luar negeri, serta turun dan naiknya penumpang.
Terdapat 10 pelabuhan utama untuk ekspor di Indonesia, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Dumai, Tanjung Perak, Bontang, Belawan, Samarinda, Tanjung Emas, Banjarmasin, Kotabaru, dan Batu Ampar.
Dan, terdapat 10 pelabuhan utama untuk impor di Indonesia, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Cilacap, Bontang, Balikpapan, Belawan, Merak, Samarinda, Tanjung Emas, Batu Ampar, Belawan, Tuban dan Cigading.
Menyiapkan disiapkan regulasi yang sesuai dengan semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri
Regulasi tersebut contohnya adaah empat hal lintas di perairan Indonesia yaitu hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas ALKI dan hak akses komunikasi.
Hak lintas damai dijelaskan di pasal 17 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan pasal 18 yang menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial.
Namun, semua kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia harus mematuhi sembilan belas persyaratan, termasuk diantaranya dilarang membuang sampah dan benda berbahaya.
Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia dan setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit.
Regulasi lainnya adalah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Sebelumnya, International Maritime Organization (IMO) melalui sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 resmi mengesahkan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 berlangsung di Markas Besar IMO, London Inggris.
Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.
Kedua bagan pemisahan alur laut atau TSS Selat Sunda dan Selat Lombok saat ini masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II. ALKI sendiri, adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) dan tertuang dalam perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Secara umum, upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni:
1) Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
2) Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
3) Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.
4) Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.
Dan, terdapat 10 pelabuhan utama untuk impor di Indonesia, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Cilacap, Bontang, Balikpapan, Belawan, Merak, Samarinda, Tanjung Emas, Batu Ampar, Belawan, Tuban dan Cigading.
Menyiapkan disiapkan regulasi yang sesuai dengan semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri
Regulasi tersebut contohnya adaah empat hal lintas di perairan Indonesia yaitu hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas ALKI dan hak akses komunikasi.
Hak lintas damai dijelaskan di pasal 17 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan pasal 18 yang menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial.
Namun, semua kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia harus mematuhi sembilan belas persyaratan, termasuk diantaranya dilarang membuang sampah dan benda berbahaya.
Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia dan setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit.
Regulasi lainnya adalah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Sebelumnya, International Maritime Organization (IMO) melalui sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 resmi mengesahkan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 berlangsung di Markas Besar IMO, London Inggris.
Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.
Kedua bagan pemisahan alur laut atau TSS Selat Sunda dan Selat Lombok saat ini masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II. ALKI sendiri, adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) dan tertuang dalam perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Secara umum, upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni:
1) Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
2) Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
3) Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.
4) Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.
Penguatan Ekonomi Maritim di ASEAN
Indonesia memimpin Pertemuan 7th ASEAN Maritime Forum (7th AMF) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2017 di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN. Selanjutnya Indonesia juga akan memimpin Pertemuan 5th Expanded ASEAN Maritime Forum (5th EAMF) pada 7 Desember 2017, yang tidak hanya dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN, namun juga 8 negara mitra wicara ASEAN.
Sebagai negara archipelagic terbesar di dunia dan sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia Indonesia terus mendorong dilakukannya dialog dan kerja sama di bidang maritim dengan berbagai negara di dunia. Bertepatan dengan peringatan usia ASEAN ke-50 tahun di tahun 2017, forum AMF/EAMF tahun itu memberikan kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk mengevaluasi kerja sama yang telah ada dan mencari peluang baru kolaborasi dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan, ekonomi maupun keamanan di laut kawasan.
Pertemuan antara lain membahas agenda pemajuan kerja sama maritim di bidang safety, seperti upaya mengurangi insiden di laut dan kerja sama SAR serta di bidang security seperti isu perompakan, IUU fishing, perdagangan manusia dan kejahatan perikanan. Tidak kalah pentingnya, Pertemuan juga menjadwalkan pembahasan isu-isu perlindungan lingkungan hidup, seperti penanggulangan sampah plastik di laut, polusi laut dan pengelolaan kawasan pantai. Pertemuan 5th AMF dan 7th EAMF dapat memperkuat komitmen negara-negara dalam mengembangkan kerja sama maritim dan menghasilkan program kerja praktis. (Sumber: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu)
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia.
a) Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan (land-based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan (ocean-based development). Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran (transportasi laut) akan lebih maju dan efisien.
b) memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
c) Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity , Indonesia menyiapkan lima pelabuhan besar.Lima pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan.
d) Menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan MEA, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan terutama pemberdayaan nelayan karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan.
.png)
